Posted by: marselazy | December 28, 2009

KEK Dan Masa Depan Ekonomi Madura

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) daerah pemilihan (dapil) XI (Madura) menggagas Undang-Undang (UU) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Madura Raya pascaoperasional tol jembatan Surabaya-Madura (Suramadu).

“Kami akan merumuskan suatu Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus untuk memajukan Pulau Madura pasca-Suramadu,” kata Anggota Komisi IV DPR RI, Soepriyatno, saat reses di Madura, beberapa hari lalu.

Pernyataan anggota DPR RI dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini disampaikannya menanggapi keluhan dan protes sejumlah tokoh masyarakat dari berbagai elemen di Madura tentang “mandulnya” peran Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) yang dibentuk pemerintah pusat.

Selain “mandul” keberadaan badan ini juga bermasalah, karena para bupati di Madura tidak dilibatkan dalam struktur BPWS, sehingga mereka tidak memiliki kewenangan sama sekali dalam menata pembangunan di Madura.

Soepriyatno menjelaskan gagasan pembentukan UU KEK tersebut bertujuan mendongkrak sektor perekonomian pada empat kabupaten yang ada di Pulau Madura setelah tol jembatan Suramadu beroperasi.

“Jika UU KEK ditetapkan maka Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) secara otomatis tidak akan berlaku lagi, sebab kedudukan UU KEK lebih tinggi dibandingkan BPWS,” katanya.

Menurut dia, BPWS hanya merupakan Peraturan Presiden (Perpres), sedangkan KEK adalah Undang-Undang.

“Pemerintah pusat tidak ada alasan lagi untuk tidak mencabut BPWS setelah UU KEK ditetapkan,” ucapnya.

Untuk menetapkan UU KEK, katanya, perlu adanya keterlibatan dari masyarakat dan empat Pemkab di Pulau Madura, kemudian usai isu tersebut berkembang, maka pihaknya akan merumuskan UU KEK.

“Ibarat main bola, empat kabupaten yang ada di Madura ini harus menendang bola tersebut untuk sampai pada gawang,” ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah pusat sebenarnya tidak perlu membentuk BPWS karena Pulau Madura sudah ada pemerintahan dan masyarakatnya. Berbeda dengan Batam, Batam perlu dibentuk sebuah otorita karena sebelumnya tidak ada pemerintahan.

Sementara itu, Bupati Bangkalan, Fuad Amin, mengatakan, pihaknya tidak menolak keberadaan BPWS, namun dirinya meminta BPWS supaya secara bersama-sama dalam membangun Bangkalan.

“Tapi kenyataannya, hingga saat ini, program BPWS untuk memajukan kawasan Suramadu belum jelas,” katanya.

Sumber : pembangunan daerah


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: