Posted by: marselazy | December 28, 2009

BP2TPM Banjarmasin Buka Pelayanan Melalui Website

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kota Banjarmasin akan membuka pelayanan perizinan melalui website atau melalui jaringan internet.

Pembukaan pelayanan melalui website tersebut dimaksudkan untuk mempermudah masyarakt mengetahui informasi tentang perizinan, ungkap Kepala BP2TPM Banjarmasin, Andjaya kepada wartawan dalam jumpa pers di Banjarmasin, Senin.

Berdasarkan ketentuan pemerintah seluruh bentuk pelayanan kepada masyarakat harus diberikan secara maksimal, tambahnya.

Oleh sebab itu, Pemko Banjarmasin berniat mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi atau pengurusan perizinan melalui jaringan internet melalui alamat website http://www.bp2tpm.banjarmasin.go.id.

Selain itu, pada tahun 2010 akan digodok Peraturan Daerah Tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan guna mematok secara pasti aturan terkait perizinan serta waktu yang diperlukan untuk memperoleh izin dari pemerintah kota setempat.

Tahun 2010 BP2TPM menyelenggarakan 25 jenis perizinan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 bab III Pasal 4 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada Kepala BP2TPM.

Perizinan tersebut meliputi surat keterangan tempat usaha, surat izin penterjemah, izin alih guna lahan, izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin reklame, izin pemasangan spanduk, izin gangguan, izin penumpukan barang dan pergudangan, izin tanda daftar perusahaan.

Kemudian izin tanda daftar gudang, izin usaha perdagangan, izin daftar industri, izin usaha hotel, penginapan dan pondokan, izin usaha restoran, rumah makan, tempat makan dan jasa boga, izin usaha rekreasi dan hiburan umum, izin usaha objek wisata, izin trayek angkutan umum.

Selain itu, izin usaha perparkiran yang dikelola pihak swasta, izin usaha angkutan kota, izin usaha media informasi dan komunikasi, izin toko obat, izin usaha jasa konstruksi, izin penempatan usaha pedagang kaki lima.

Namun demikian BP2TPM hanya sebagai pelaksana administratif dan pelaksana teknis dilakukan oleh satuan perangkat kerja daerah Kota Banjarmasin yang berwenang.

Seperti halnya Dinas Perhubungan berwenang mengenai izin parkir serta izin trayek angkutan kota, demikian Andjaya.

Sumber : luas daerah


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: